Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandengan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun desa yang inklusif dan berkembang. Menurut pakar tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.
Sebagai wadah utama bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan di tingkat desa, peran BPD sangat vital. Keterlibatan aktif masyarakat dalam BPD Bandengan dapat menciptakan keputusan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan kepentingan seluruh warga desa.
Menurut Bapak Joko, seorang tokoh masyarakat di desa Bandengan, “Partisipasi masyarakat dalam BPD sangat penting karena masyarakat adalah ujung tombak pembangunan di desa. Dengan terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil kebijakan yang diambil.”
Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di BPD Bandengan. Beberapa warga desa mungkin merasa kurang percaya diri atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
Menurut Ibu Siti, seorang anggota BPD di desa Bandengan, “Kami terus mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang peran dan fungsi BPD agar mereka semakin memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Kami juga aktif mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.”
Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam BPD Bandengan, diharapkan desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab bagi setiap warga desa untuk ikut serta dalam membangun desa yang lebih baik. Semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.